Tentang Film G 30 S PKI 1984 dan Rencana Pemutarannya Kembali

FILM G 30 S PKI 1984

Poster rilis oleh PPFN (1984)

  Beberapa waktu ini,Panglima TNI Jendral Gatot Bramantyo mengeluarkan rencana untuk melakukan nobar Film G 30 S PKI.

Gatot mengatakan, pemutaran ulang film tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia tentang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 silam agar tidak terulang lagi di masa sekarang.

"Saya tidak berpolemik dan hanya meneruskan sejarah yang terjadi saat itu kepada generasi muda, kalau menurut sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini,”

 "Dengan menyaksikan film G-30 S/PKI, hendaknya jangan sampai terprovokasi dan terpengaruh. Untuk itu, mari kita meningkatkan persatuan dan kesatuan supaya tidak terulang lagi peristiwa yang menyedihkan itu," ujar Gatot dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (18/9)

Hal ini memicu pro kontra namun Jendral gatot menyikapinya dengan santai.

 "Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. (Kalau ada) polemik dan ada
penentangan dari berbagai pihak, emangnya gue pikirin"

 Dengan mengutip kalimat bijak presiden pertama RI Soekarno, agar jangan lupa 'jas merah' (jangan sekal-kali melupakan sejarah), Gatot menyatakan instruksi nonton bareng film G30S/PKI adalah upaya TNI dalam meluruskan sejarah.

"Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini? Soal polemik biar sajalah, tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya
juga tidak tahu itu," tegasnya. Di kutip dari Media Indonesia

Presiden Jokowi pun ikut berbicara tentang rencana pemutaran film Penumpasan G 30 S PKI ini

"Menonton film, apalagi mengenai sejarah; itu penting. Tapi, untuk anak-anak millenial, tentu mesti dibuatkan lagi film yang bisa masuk ke mereka. Biar mereka paham bahaya komunisme, biar tahu juga mengenai PKI," kata Presiden di Jembatan Gantung Mangunsuko, Magelang, Jawa Tengah, Senin 18 September 2017.

 Film ini menggambarkan masa menjelang kudeta dan beberapa hari setelah peristiwa tersebut. Dalam kala kekacauan ekonomi, enam jenderal diculik dan dibunuh oleh PKI dan TNI Angkatan Udara, konon untuk memulai kudeta terhadap Presiden Soekarno. Jenderal Soeharto muncul sebagai tokoh yang menghancurkan gerakan kudeta tersebut, setelah itu mendesak rakyat Indonesia untuk memperingati mereka yang tewas dan melawan segala bentuk komunisme. Film ini juga menampilkan pergantian rezim pemerintahan Indonesia dari Presiden Soekarno ke Soeharto menurut versi pemerintahan Orde Baru. Film ini menggambarkan gerakan G30S sebagai gerakan kejam yang telah merencanakan "setiap langkah dengan terperinci", menggambarkan sukacita dalam penggunaan kekerasan yang berlebihan dan penyiksaan terhadap para jenderal, penggambaran yang telah dianggap menggambarkan bahwa "musuh negara adalah bukanlah manusia"

Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI atau hanya Pengkhianatan G 30 S PKI adalah judul film dokudrama propaganda Indonesia tahun 1984. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Noer, diproduseri oleh G. Dwipayana, dan dibintangi Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Syubah Asa. Diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp. 800 juta kala itu, film ini disponsori oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto. Film ini dibuat berdasarkan pada versi resmi menurut pemerintah kala itu dari peristiwa "Gerakan 30 September" atau "G30S" (peristiwa percobaan kudeta pada tahun 1965) yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, yang menggambarkan peristiwa kudeta ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI.

 Film ini terus digunakan sebagai kendaraan propaganda oleh pemerintah Orde Baru selama tiga belas tahun, di mana pemerintahan Soeharto kala itu memerintahkan satu-satunya stasiun televisi di Indonesia saat itu, TVRI, untuk menayangkan film ini setiap tahun pada tanggal 30 September malam. Film ini juga diperintahkan menjadi tontonan wajib bagi siswa sekolah di Indonesia, walaupun memperlihatkan adegan-adegan yang penuh kekerasan berlebihan. Pada saat stasiun-stasiun televisi swasta bermunculan, mereka juga dikenai kewajiban yang sama. Peraturan ini kemudian dihapuskan sejak jatuhnya Soeharto tahun 1998. Sejak itu film ini telah menjadi kurang diminati lagi dan belum pernah lagi diputar di stasiun televisi Indonesia. Meskipun aspek artistik film ini tetap diterima dengan baik, kekeliruan sejarahnya telah menuai banyak kritik.

Untuk lebih lanjut anda bisa membacanya di Wikipedia.

Anda bisa juga menontonnya di bawah ini